Setelah Retribusi Uji Kendaraan Dihapus, Apa yang Terjadi? Mengapa Kepatuhan Justru Menurun?
Di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung, ada fenomena menarik yang sedang ramai dibicarakan di lingkup transportasi darat. Sejak diberlakukannya kebijakan baru yang menghapus retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan yang datang ke tempat uji justru menurun drastis. Padahal, di balik kebijakan ini, pemerintah pusat berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan justru meningkat.
Namun realitas di lapangan berkata lain. Mengapa perubahan yang dimaksudkan untuk mempermudah justru membuat kewajiban uji kendaraan semakin diabaikan?
Ketika “Gratis” Malah Disalahartikan
Uji kendaraan bermotor—atau yang biasa dikenal sebagai uji KIR—adalah salah satu instrumen keselamatan penting untuk memastikan angkutan barang maupun angkutan orang tetap laik jalan.
Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa membayar retribusi setiap kali melakukan uji. Ketika kebijakan nasional menghapus retribusi ini, banyak yang menganggap kewajibannya ikut hilang.
“Kalau sudah tidak bayar, berarti tidak wajib lagi, ‘kan?”
— sebuah anggapan yang kini banyak ditemui di lapangan.
Kesalahpahaman inilah yang menjadi titik awal masalah. Padahal, kewajiban uji tidak pernah dihapus. Yang hilang hanyalah biaya retribusinya, bukan kewajibannya. Pemerintah pusat ingin mendorong kepatuhan melalui insentif finansial. Harapannya, tanpa beban biaya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan.
Namun, tanpa denda keterlambatan, tanpa kewajiban bayar, dan tanpa ketakutan akan sanksi, sebagian pemilik kendaraan justru merasa tidak lagi memiliki alasan kuat untuk datang ke UPT Pengujian.
Digitalisasi BLUe: Transparan, Tapi Belum Dimanfaatkan Penuh
Di saat yang hampir bersamaan, Kementerian Perhubungan mulai mengembangkan sistem BLUe Full Cycle, platform digital yang mencatat seluruh riwayat uji kendaraan: mulai dari yang tepat waktu, yang telat uji, hingga yang tidak pernah datang sama sekali.
Secara konsep, ini adalah lompatan besar. Data yang selama ini tersebar kini berada dalam satu sistem yang bisa diakses oleh banyak pihak.
Namun, di tingkat daerah, pemanfaatannya belum maksimal. Data sudah tersedia—bahkan sangat lengkap—tetapi tindak lanjutnya masih terbatas. Belum ada mekanisme baku untuk memanggil pemilik kendaraan, melakukan pengawasan, atau menindak pelanggaran.
Sementara itu, kendaraan-kendaraan yang seharusnya diawasi terus beroperasi di jalan.
Di Lapangan, Pengawasan Masih Lemah
Ramcek atau pemeriksaan kelayakan kendaraan di jalan adalah salah satu upaya untuk memastikan kendaraan laik jalan, meski tidak datang ke UPT. Namun frekuensinya masih rendah, dan sebagian besar bersifat insidentil.
Tanpa denda, tanpa ancaman sanksi finansial, ramcek sering kali hanya menjadi kegiatan edukatif—bukan bentuk penegakan.
Di satu sisi, petugas di daerah berada dalam posisi sulit. Mereka memegang data BLUe yang semakin transparan, tetapi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk bertindak lebih jauh. Akibatnya, banyak kendaraan telat uji yang tidak kunjung melakukan kewajibannya.
Apa Dampaknya Bagi Keselamatan?
Kendaraan yang tidak diuji berkala bukan hanya persoalan administrasi. Ini soal keselamatan. Tanpa pemeriksaan rutin, potensi kerusakan teknis semakin besar: rem blong, lampu tidak berfungsi, ban tipis, bahkan kelonggaran pada bagian struktur kendaraan.
Semua ini bisa berujung pada kecelakaan.
Di sejumlah kasus nasional, kendaraan tidak laik jalan sering kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan angkutan umum maupun angkutan barang. Ketika kepatuhan uji menurun, risiko ini meningkat secara signifikan.
Celakanya, Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sepenuhnya Searah
Pemerintah pusat menargetkan:
- Kepatuhan naik
- Keselamatan meningkat
- Sistem digital BLUe menjadi basis pengawasan nasional
Tetapi di daerah, kondisi yang terjadi justru sebaliknya:
- Pemilik kendaraan mengabaikan uji berkala
- Jumlah kedatangan uji menurun tajam
- UPT kesulitan melakukan pengawasan
- Koordinasi dengan Polri belum sepenuhnya terbangun
Ada gap besar antara harapan dan kenyataan. Kebijakan berjalan, tetapi ekosistem pendukungnya belum siap.
Masalah Ini Tidak Berdiri Sendiri
Jika ditarik lebih jauh, permasalahan ini adalah hasil dari lima faktor yang saling terkait:
- Regulasi: penghapusan retribusi dipahami keliru sebagai penghapusan kewajiban.
- Perilaku masyarakat: uji berkala dianggap tidak penting, tidak ada denda, tidak perlu datang.
- Kelembagaan: UPT belum memiliki instrumen kuat untuk menindaklanjuti data BLUe.
- Teknis: pemanfaatan sistem digital belum optimal.
- Pengawasan: ramcek terbatas dan tanpa ketegasan sanksi.
Gabungan kelima faktor ini membuat kepatuhan menurun, meskipun pemerintah ingin sebaliknya.
Arah Ke Depan: Edukasi, Pengawasan, dan Harmonisasi Kebijakan
Jika situasi ini terus berlanjut, risiko kecelakaan kendaraan angkutan dapat meningkat. Namun perbaikannya bukan mustahil.
Kuncinya ada pada tiga hal:
- Edukasi massif agar masyarakat memahami bahwa uji berkala tetap wajib meskipun gratis.
- Pemanfaatan sistem BLUe untuk mendata kendaraan telat dan melakukan pemanggilan.
- Koordinasi daerah–pusat–Polri, termasuk harmonisasi sanksi bagi kendaraan tidak laik jalan.
Kebijakan rasionalisasi retribusi sejatinya adalah langkah baik. Namun tanpa ekosistem pengawasan yang kuat, tujuan keselamatan bisa bergeser menjadi kesalahpahaman publik.
( Penulis : Sono / Woro² )